Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Senin (13/07/2026).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, juga tenaga ahli fraksi DPRD, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, kritik, saran, serta masukan konstruktif yang telah disampaikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pemerintah menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Ris)
