TULANG BAWAH BARAT, Lampung – Masyarakat Tiyuh atau Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengeluarkan keluhan mendalam terkait penetapan tarif iuran sampah domestik senilai Rp21 ribu per warga. Kebijakan baru ini menggantikan sistem sebelumnya di mana pengelolaan sampah dibiayai melalui dana desa, namun kini menjadi beban langsung bagi masyarakat tanpa melalui proses musyawarah yang melibatkan warga.
Banyak warga mengaku tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan penetapan tarif tersebut. “Sebelumnya semua biaya pengelolaan sampah keluar dari dana desa, sekarang tiba-tiba kita diminta membayar Rp21 ribu tanpa ada pemberitahuan atau diskusi bersama,” ungkap salah satu warga Desa Panaragan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pengamat lingkungan terkenal di Indonesia, Prof. Dr. Ir. Nur Hidayati, M.Sc, yang juga Ketua Pusat Kajian Lingkungan dan Pembangunan Nasional (PKLPN), menilai kebijakan ini belum sesuai dengan kondisi aktual desa tersebut. “Desa Panaragan belum pantas menerapkan sistem penarikan sampah domestik dengan iuran yang tergolong tinggi, mengingat kondisi topografi setempat masih menyediakan banyak lahan kosong milik warga yang bisa dimanfaatkan untuk pembuangan, pembakaran terkendali, maupun pengolahan sampah mandiri,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Menurut Prof. Nur Hidayati, kebijakan tersebut juga belum dianggap urgent karena prioritas utama pengelolaan sampah di daerah pedesaan seharusnya dimulai dari edukasi dan pendirian unit pengolahan sampah skala kecil, bukan langsung menerapkan sistem berbasis iuran yang tidak sesuai kapasitas masyarakat.
Selain itu, akademisi yang juga aktif sebagai konsultan lingkungan untuk beberapa pemerintah daerah ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebijakan desa di Tubaba secara umum. “Banyak kebijakan pemerintah desa di Tulang Bawang Barat tidak melihat kondisi daerah masing-masing. Sejak dana desa digelontorkan, perkembangan beberapa desa hanya terkesan stagnan – jalan masih banyak rusak, kualitas sumber daya manusia masyarakat tidak meningkat, ekonomi warga belum menunjukkan perubahan signifikan, bahkan angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi,” ucapnya.
Menurut dia, hal ini disebabkan oleh banyaknya program yang diberikan secara titipan atau tumpang tindih tanpa memperhatikan kebutuhan dasar daerah. “Banyak desa hanya menjalankan program sesuai permintaan tingkat atas tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan sebenarnya masyarakatnya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai,” tambah Prof. Nur Hidayati.(Aris)
