Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriyah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026).
Rapat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi, S.H ke Provinsi Lampung dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan transportasi pada masa arus mudik dan arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah.
Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Walikota Bandar Lampung, kepala daerah kabupaten/ kota terkait, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD sektor transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Agenda rapat diawali dengan sambutan Gubernur Lampung, dilanjutkan paparan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan jajaran Polda Lampung mengenai kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta rencana pengamanan arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam arahannya, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan operator transportasi guna menjamin kelancaran, keselamatan, serta kenyamanan perjalanan masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada pengaturan lalu lintas menuju simpul transportasi utama, terutama Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa DPRD mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026 agar berjalan aman, lancar, dan tertib. DPRD siap bersinergi melalui fungsi pengawasan guna mendukung kebijakan strategis di bidang transportasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera dari Pulau Jawa, sehingga kesiapan armada transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas harus dipastikan secara optimal melalui koordinasi lintas sektor. (*)
